 |
| Anggota Komisi I DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai Golkar, Jimmy
Siburian, menggelar kegiatan reses masa sidang II tahun 2026 di Kavling
Bukit Layang, RT 06/RW 17, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk,
Senin (06/04/2026). |
Etahnews.id | BATAM – Anggota Komisi I DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai Golkar, Jimmy Siburian, menggelar kegiatan reses masa sidang II tahun 2026 di Kavling Bukit Layang, RT 06/RW 17, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Senin (06/04/2026).
Dalam kegiatan reses tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kondisi lingkungan tempat tinggal mereka yang berada di kawasan perbukitan dan rawan longsor.
Warga berharap adanya perhatian dari pemerintah Kota Batam, khususnya terkait pembangunan batu miring penahan tanah serta semenisasi jalan lingkungan.
Salah seorang warga setempat menyampaikan bahwa kondisi wilayah Kavling Bukit Layang yang berada di dataran tinggi membuat masyarakat khawatir apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
“Wilayah kami ini berada di ketinggian dan cukup rawan longsor. Kami berharap melalui reses ini, Pak Jimmy dapat menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah agar dibangun batu miring sebagai penahan tanah serta semenisasi jalan lingkungan supaya akses warga lebih aman dan nyaman,” ujar seorang warga dalam forum reses tersebut.
 |
| Anggota Komisi I DPRD Kota Batam dari Fraksi Partai Golkar, Jimmy
Siburian, menggelar kegiatan reses masa sidang II tahun 2026 di Kavling
Bukit Layang, RT 06/RW 17, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk,
Senin (06/04/2026). |
Menanggapi aspirasi tersebut, Jimmy Siburian menyatakan akan menampung
seluruh keluhan masyarakat dan memperjuangkannya agar dapat menjadi
program prioritas pembangunan di wilayah tersebut.
Namun dalam
kesempatan itu, Jimmy juga menyayangkan ketidakhadiran perwakilan
pemerintah dari tingkat kecamatan maupun kelurahan yang seharusnya hadir
untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.
“Saya
menyayangkan ketidakhadiran perwakilan pemerintah, baik dari pihak
Kecamatan Sei Beduk maupun Kelurahan Mangsang dalam kegiatan reses ini.
Padahal forum seperti ini sangat penting untuk menampung aspirasi
masyarakat secara langsung,” tegas Jimmy.
Ia juga mengingatkan
agar ke depan pihak pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan dapat
melakukan evaluasi terhadap program serta jadwal kegiatan, sehingga
dapat bersinergi dengan DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat.
“Saya
mengingatkan kembali kepada pemerintah di Kecamatan Sei Beduk dan
Kelurahan Mangsang agar ke depan mengevaluasi program dan jadwal
kegiatan sehingga dapat bersinergi dengan DPRD dalam menampung aspirasi
masyarakat,” ujarnya.
Jimmy bahkan mengaku sempat menegur keras aparat pemerintah yang dinilai kurang responsif terhadap kegiatan tersebut.
“Saya
sempat marah tadi malam kepada aparat pemerintah yang tidak sigap dan
tidak bersinergi. Saya ini anggota Komisi I yang membidangi hukum dan
pemerintahan. Seharusnya tingkat kecamatan dan kelurahan itu harus
peka,” kata Jimmy.
Ia menambahkan bahwa sebagai anggota DPRD
yang juga dipercaya dalam program Badan Anggaran (Banggar), dirinya akan
menyampaikan persoalan tersebut kepada pimpinan Pemerintah Kota Batam,
yakni Amsakar Achmad serta Claudia Chandra.
“Apalagi saat ini
saya dipercaya dalam program Banggar di DPRD Kota Batam. Hal ini tentu
akan saya sampaikan kepada Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali
Kota Batam Claudia Chandra agar ke depan ada koordinasi yang lebih
baik,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi warga terkait pembangunan
batu miring dan semenisasi jalan lingkungan, Jimmy memastikan akan
terlebih dahulu menampung usulan tersebut untuk kemudian diperjuangkan
dalam pembahasan program pembangunan daerah.
“Saya akan
menampung aspirasi masyarakat ini terlebih dahulu. Nantinya akan kita
perjuangkan agar bisa masuk dalam skala prioritas pembangunan sehingga
dapat direalisasikan di lingkungan ini,” pungkasnya.
Pelaksanaan
kegiatan reses oleh anggota DPRD merupakan bagian dari tugas
konstitusional dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah
pemilihannya.
Landasan hukum kegiatan reses telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang
mengatur fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
bersama kepala daerah, Anggota DPRD memiliki kewajiban menyerap,
menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Melalui
kegiatan reses, diharapkan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan
secara langsung kepada wakil rakyat dan menjadi dasar dalam penyusunan
kebijakan pembangunan daerah. (Mat).