Gbr Ilustrasi : Kadis DLH Batam Bantah Ucapan Dipelintir, “Saya Lagi Makan” Disebut Seolah Pernyataan Kontroversial
Etahnews.id | BATAM - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Dohar Mangalando Hasibuan, akhirnya angkat bicara terkait pemberitaan yang menggunakan judul “KADIS DLH BATAM: ‘SAYA LAGI DIATAS PERUT INI…!!’”.
Dohar menilai judul tersebut berpotensi menimbulkan tafsir berbeda karena tidak menggambarkan konteks utuh percakapan yang sebenarnya terjadi melalui sambungan telepon.
Ia mengaku miris lantaran pernyataannya ketika sedang makan siang justru dikonstruksikan menjadi judul pemberitaan yang menurutnya dapat menggiring persepsi publik.
Dohar menjelaskan, percakapan tersebut terjadi setelah waktu salat Jumat. Saat itu, seorang wartawan menghubunginya melalui telepon untuk meminta waktu bertemu sekaligus melakukan konfirmasi.
“Saat itu setelah waktu salat Jumat, wartawan tersebut menelepon saya. Saya jelaskan bahwa saya sedang makan siang. Kemudian dia terus menanyakan kapan bisa bertemu,” ujar Dohar.
Menurut Dohar, jawaban yang disampaikannya sebenarnya sederhana dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghindari konfirmasi maupun komunikasi dengan media.
“Saya lagi makan pak. Makanan saya saja masih di atas perut. Sepertinya hari ini belum bisa ketemu. Kita jadwalkan Senin saja,” jelasnya.
Namun, Dohar mengaku terkejut ketika kemudian mengetahui pernyataannya muncul dalam pemberitaan dengan konstruksi judul yang menurutnya tidak menggambarkan konteks pembicaraan secara utuh.
“Kok disebutnya demikian?” kata Dohar mempertanyakan pemberitaan tersebut.
Bukan Anti Kritik, Tapi Minta Pemberitaan Berimbang
Dohar menegaskan dirinya tidak pernah alergi terhadap kritik media. Menurutnya, kontrol pers terhadap penyelenggaraan pemerintahan justru diperlukan agar setiap kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Saya tidak pernah anti dengan kinerja kawan-kawan media. Kalau memang ada temuan ataupun dugaan pelanggaran, silakan disampaikan langsung kepada kami. Kita jelaskan,” tegasnya.
Ia meminta setiap informasi yang berkaitan dengan DLH Batam dikonfirmasi secara langsung agar pemberitaan yang disajikan kepada masyarakat benar-benar memiliki konteks dan data yang lengkap.
Dohar juga membantah anggapan bahwa dirinya sulit ditemui atau sengaja menghindari wartawan.
“Kalau ada temuan, silakan disampaikan. Kita dudukkan persoalannya dan kita jelaskan berdasarkan data,” katanya.
Jangan Bangun Opini dari Potongan Percakapan
Dohar menilai pemberitaan yang menyangkut kepentingan publik harus memberikan ruang yang cukup kepada pihak yang diberitakan untuk memberikan klarifikasi.
Menurutnya, persoalan bukan terletak pada kritik atau pemberitaan media, melainkan pada bagaimana sebuah pernyataan dikutip dan disajikan kepada publik.
Ia mengingatkan agar potongan percakapan tidak dijadikan dasar untuk membangun kesimpulan yang berbeda dari maksud sebenarnya.
“Jangan sampai tudingan-tudingan seperti ini bisa mengaburkan persoalan dan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” ujarnya.
Dohar menegaskan, DLH Batam tetap membuka ruang komunikasi dengan insan pers maupun masyarakat. Setiap dugaan persoalan terkait program, kebijakan maupun kegiatan DLH, menurutnya, dapat dikonfirmasi secara langsung.
“Kami terbuka untuk dikritik. Kalau ada persoalan, silakan konfirmasi kepada kami. Jangan sampai informasi yang belum jelas kemudian membentuk opini negatif di masyarakat,” tegasnya.
Hormati Kebebasan Pers, Tekankan Tanggung Jawab Jurnalistik
Dohar menyatakan menghormati kebebasan pers sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, menurutnya, kebebasan tersebut harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab jurnalistik untuk menyajikan informasi yang akurat, proporsional dan berimbang.
Ia berharap polemik mengenai pemberitaan tersebut tidak berkembang menjadi kesimpulan keliru terhadap dirinya maupun institusi DLH Kota Batam.
Klarifikasi tersebut sekaligus menegaskan posisi Dohar: dirinya tidak mempersoalkan kritik media, tetapi mempersoalkan konteks dan konstruksi pemberitaan yang dinilai tidak menggambarkan maksud sebenarnya dari percakapan.
Bagi Dohar, jika terdapat dugaan persoalan dalam pelaksanaan program DLH, maka ruang konfirmasi harus tetap dibuka agar masyarakat memperoleh informasi dari kedua sisi dan dapat menilai persoalan secara objektif. (Mat).