 |
| AMSBP Resmi Laporkan Dugaan "Pipa Hantu" ke Kejari Batam, Minta Legalitas Utilitas Proyek Drainase Jalan S. Parman Dibuka Terang |
Etahnews.id | BATAM - Dugaan keberadaan utilitas bawah tanah yang selama ini dikenal masyarakat sebagai "Pipa Hantu" di lokasi Proyek Peningkatan Drainase Jalan S. Parman, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, kini memasuki babak baru.
Aliansi Masyarakat Sei Beduk Peduli (AMSBP) secara resmi menyampaikan laporan pengaduan masyarakat kepada Kejaksaan Negeri Batam pada Kamis (30/7/2026). Laporan tersebut meminta aparat penegak hukum melakukan penelusuran terhadap dugaan keberadaan pipa utilitas berdiameter besar yang melintas tepat di jalur pembangunan drainase tanpa identitas maupun penanda kepemilikan yang jelas.
Koordinator AMSBP, Haris, mengatakan aliansi tersebut dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, penggunaan anggaran daerah, serta perlindungan lingkungan di wilayah Kecamatan Sei Beduk.
"Aliansi ini kami bentuk sebagai wadah masyarakat untuk menjalankan fungsi sosial kontrol terhadap kebijakan publik dan pembangunan. Saat ini AMSBP masih bersifat Ad Hoc Committee (HOC) karena kami menilai keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Haris.
Menurutnya, laporan yang disampaikan merupakan tindak lanjut atas temuan lapangan yang sebelumnya telah dipublikasikan oleh sejumlah media dan menjadi perhatian masyarakat.
Haris menegaskan bahwa AMSBP mendukung seluruh program pembangunan pemerintah. Namun, menurutnya, setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kami mendukung pembangunan. Namun kami berharap seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai Detail Engineering Design (DED), spesifikasi teknis, dan aturan yang berlaku sehingga anggaran yang bersumber dari APBD benar-benar tepat sasaran, efektif, transparan, dan akuntabel," tegasnya.
Soroti Dugaan "Pipa Hantu"
Dalam laporan tersebut, AMSBP menguraikan sejumlah temuan yang dinilai perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum.
Salah satu poin utama ialah dugaan keberadaan pipa utilitas berdiameter besar yang melintas tepat di bawah jalur pembangunan drainase, namun hingga kini belum diketahui secara pasti status kepemilikan maupun legalitasnya.
Menurut AMSBP, berdasarkan informasi yang mereka himpun, utilitas tersebut diduga belum terlihat tercantum dalam Detail Engineering Design (DED) maupun peta utilitas yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan.
Selain itu, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan pipa tersebut terus mengalirkan air meskipun tidak sedang terjadi hujan.
Apabila aliran tersebut berasal dari aktivitas tertentu, AMSBP menilai kondisi tersebut perlu dikaji secara teknis karena berpotensi memengaruhi kapasitas saluran drainase dalam menampung limpasan air hujan serta efektivitas fungsi pengendalian banjir yang menjadi tujuan pembangunan proyek.
AMSBP juga mencatat telah terjadi beberapa kali kerusakan jaringan air bersih di lokasi yang sama sehingga harus dilakukan perbaikan dan relokasi jaringan secara berulang.
Menurut AMSBP, kondisi tersebut berpotensi mengganggu pelayanan air bersih kepada masyarakat sekaligus memengaruhi efisiensi pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Minta Kejaksaan Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh
Melalui laporannya, AMSBP meminta Kejaksaan Negeri Batam, khususnya melalui Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), melakukan inspeksi lapangan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Pemeriksaan yang diminta meliputi kesesuaian pekerjaan dengan DED, shop drawing, as-built drawing, spesifikasi teknis, hingga dokumen kontrak pekerjaan.
Selain itu, AMSBP meminta dilakukan verifikasi terhadap legalitas pipa utilitas beserta dokumen perizinannya, termasuk izin penempatan utilitas maupun izin crossing apabila dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku.
AMSBP juga meminta Kejaksaan memanggil dan meminta klarifikasi kepada seluruh pihak terkait, mulai dari instansi pemerintah, pemilik utilitas, konsultan perencana, konsultan pengawas, hingga kontraktor pelaksana.
Tidak hanya itu, AMSBP berharap dilakukan evaluasi apakah keberadaan utilitas tersebut telah sesuai dengan dokumen perencanaan, memenuhi standar teknis, serta apakah berdampak terhadap kualitas pekerjaan, efektivitas penggunaan APBD, maupun berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran administrasi, pelanggaran teknis, maupun indikasi tindak pidana, AMSBP meminta agar penanganan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai bahan pendukung laporan, AMSBP turut melampirkan dokumentasi foto dan video kondisi di lapangan, dokumentasi kerusakan serta relokasi jaringan air bersih, titik koordinat lokasi, salinan pemberitaan media, dan sejumlah dokumen pendukung lainnya.
Minta Evaluasi Dilakukan Secara Adil
Koordinator AMSBP lainnya, Pakpahan, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Sei Beduk, menilai persoalan tersebut perlu dikaji secara objektif demi kepentingan masyarakat dan lingkungan.
"Kami berharap dilakukan evaluasi teknis secara objektif. Ketika masyarakat yang terdampak pelebaran drainase harus mematuhi ketentuan yang berlaku, maka seluruh utilitas yang berada di lokasi proyek juga harus dievaluasi secara adil sesuai aturan. Jangan sampai muncul kesan adanya perlakuan yang berbeda terhadap objek yang sama," ujarnya.
Laporan AMSBP diterima langsung oleh Muhammad Arfian, S.H., M.Kn. Kejari Batam Siap Turun ke Lapangan
Dalam kesempatan tersebut, Arfian menyampaikan apresiasi atas partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaan pembangunan pemerintah.
"Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan. Sebelumnya kami memang belum menerima informasi awal mengenai persoalan ini. Untuk proyek tersebut memang sudah pernah kami lakukan peninjauan. Insyaallah hari Senin kami akan berupaya turun kembali ke lapangan," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa Kejaksaan akan memanggil pihak-pihak terkait agar persoalan tersebut dapat diperjelas.
"Kami akan mengundang seluruh pihak terkait agar persoalan ini dapat dibuka secara terang sehingga diperoleh penjelasan yang objektif tanpa mengganggu pelaksanaan proyek pemerintah."
Menurut Arfian, keterbukaan terhadap laporan masyarakat merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan dalam mengawal pembangunan.
"Surat resminya bahkan belum kami terima sepenuhnya, tetapi kami sudah langsung menerima dan mengundang rekan-rekan untuk berdiskusi. Ini merupakan bentuk keterbukaan kami terhadap partisipasi masyarakat," ujarnya.
Bentuk Partisipasi Masyarakat
AMSBP menegaskan bahwa penyampaian laporan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta sejalan dengan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pelaksanaan proyek pemerintah juga harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang menekankan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Selain itu, pembangunan infrastruktur wajib memenuhi standar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sehingga setiap pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, serta menjamin mutu dan keselamatan konstruksi.
Di akhir keterangannya, Haris menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Batam yang telah menerima laporan AMSBP dan merespons cepat aspirasi masyarakat.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Batam atas keterbukaan dan kesediaannya menerima laporan masyarakat. Kami berharap proses yang dilakukan dapat memberikan kepastian hukum, kepastian teknis, serta meningkatkan transparansi pelaksanaan proyek pemerintah sehingga hasil pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan penggunaan keuangan daerah tetap akuntabel," pungkas Haris. (Tim Red.)