Ketua IPK Kepri, Budi Purba, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah
dan operasi yang dilakukan Mabes Polri, khususnya jajaran Bareskrim
Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba
Etahnews.id | BINTAN - Semangat Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menjadi momentum bagi Ikatan Pemuda Karya Provinsi Kepulauan Riau (IPK Kepri) untuk mendorong aparat penegak hukum memperkuat perang terhadap peredaran narkotika di Batam dan Kepulauan Riau.
Ketua IPK Kepri, Budi Purba, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah dan operasi yang dilakukan Mabes Polri, khususnya jajaran Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba, yang belakangan menjadi perhatian publik setelah melakukan sejumlah penindakan di Kota Batam, Selasa (18/08/2026).
Menurut Budi, kehadiran tim dari Mabes Polri di Batam menunjukkan bahwa persoalan narkotika dan aktivitas ilegal yang diduga berkaitan dengan tempat hiburan malam tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
“Semangat kemerdekaan harus dimaknai sebagai keberanian untuk membebaskan masyarakat dari ancaman narkoba. Kami mendukung langkah Mabes Polri untuk membersihkan Batam dari jaringan peredaran narkotika,” tegas Budi Purba.
Operasi Senyap Jadi Sorotan
Langkah aparat tersebut menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat Batam dan Kepri. Salah satu penindakan yang disebut menjadi perhatian adalah penggerebekan sebuah tempat hiburan malam berinisial HH.
Dalam operasi tersebut, aparat disebut mengamankan sekitar 36 orang, yang terdiri dari pekerja perempuan dan sejumlah pengunjung untuk kepentingan pemeriksaan.
Penindakan kemudian disebut berlanjut dengan pemasangan garis polisi terhadap sejumlah kendaraan yang berada dalam penguasaan pihak yang dikaitkan dengan pengelolaan tempat hiburan tersebut.
Sejumlah kendaraan yang disebut diamankan antara lain Toyota Hummer DK 1 JD, Daihatsu Rocky BP 1357 CC, Jeep Rubicon B 2374 SXI, Mitsubishi BP 1497 IS, Pajero Sport BM 1655 UB, Honda Brio BP 1814 QR, Jeep Rubicon BP 378 VB, Fortuner BP 1745 RI, Avanza BP 1223 GF, Fortuner BK 1862 AD dan Kijang Innova B 2736 UKP.
Selain kendaraan, sejumlah properti yang disebut berkaitan dengan pihak berinisial BS, termasuk rumah, vila dan restoran di kawasan Punggur, juga dikabarkan dipasangi garis polisi.
Namun, terkait dugaan keberadaan dan keberangkatan BS ke Malaysia, hal tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari aparat penegak hukum.
Budi menilai, rangkaian penindakan tersebut harus menjadi pintu masuk bagi aparat untuk mengungkap aktor utama, jaringan pemasok, pengedar hingga aliran dana yang diduga berada di belakang aktivitas narkotika di Batam.
1,3 Ton Ketamine Jadi Alarm Keras
Ancaman narkotika di Kepri semakin mendapat sorotan setelah TNI Angkatan Laut bersama sejumlah instansi penegak hukum menggagalkan dugaan penyelundupan 1,3 ton ketamine dari kapal berbendera Tanzania, MV King Sun, di perairan Kepulauan Riau.
Kasus tersebut diungkap dalam konferensi pers pada 9 Agustus 2026. Nilai ekonominya di pasar gelap diperkirakan mencapai sekitar Rp1,95 triliun hingga Rp4,55 triliun.
Budi menyebut pengungkapan tersebut menjadi alarm keras bahwa posisi geografis Batam dan Kepri yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia membuat wilayah ini sangat rentan dimanfaatkan sebagai jalur masuk maupun distribusi narkotika lintas negara.
“Kepri merupakan wilayah strategis sekaligus wilayah yang sangat rentan. Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan di darat. Jalur laut, pelabuhan, tempat hiburan dan jaringan distribusi harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Jangan Berhenti pada Efek Kejut
IPK Kepri meminta operasi penindakan narkotika tidak berhenti pada penggerebekan atau penyitaan barang bukti semata.
Menurut Budi, aparat harus membongkar jaringan secara menyeluruh hingga ke aktor intelektual, pemasok, pengendali keuangan dan pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap bisnis narkotika.
“Jangan sampai operasi ini hanya menjadi efek kejut sesaat. Setelah ramai diberitakan, semuanya kembali seperti semula. Kalau benar ingin menyelamatkan generasi muda, maka operasi harus berkesinambungan dan menyentuh sampai ke akar jaringan,” katanya.
Ia juga mendorong koordinasi antara Mabes Polri, Polda Kepri, BNN, Bea Cukai, TNI AL dan seluruh unsur penegak hukum diperkuat.
Budi menegaskan, masyarakat Batam membutuhkan rasa aman, bukan sekadar pemberantasan yang bersifat temporer.
“Batam jangan sampai dicap sebagai surga bagi jaringan narkoba. Batam harus menjadi kota yang aman bagi masyarakat dan generasi muda. Kami mendukung aparat untuk ‘memerdekakan’ Batam dan Kepri dari badai narkoba,” tegasnya.
Menurutnya, momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI harus menjadi titik balik dalam perang terhadap narkotika.
“Merdeka dari narkoba, merdeka dari jaringan pengedar, dan merdeka untuk menyelamatkan masa depan anak bangsa. Merdeka!” pungkas Budi Purba. (Red).