Etahnews.id | JAKARTA - Koordinator Pusat Danantara Watch (D-WA), Alex A. Simatupang, menyatakan dukungan sekaligus rekomendasi agar Luke Thomas Mahony menjabat sebagai CEO PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) hanya untuk periode awal selama satu tahun, efektif mulai 1 Juni 2026 hingga 1 Juni 2027.
Menurut pendiri Danantara Watch yang akrab disapa Bung Alex tersebut, langkah ini dinilai penting mengingat CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, telah menunjuk Luke Mahony untuk memimpin DSI sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola sektor sumber daya alam nasional.
“DSI diharapkan mampu menyelamatkan potensi pendapatan negara dari praktik-praktik seperti under invoicing, under pricing, under tipping, hingga berbagai bentuk permainan tata niaga lainnya yang selama ini merugikan negara,” ujar Alex.
Ia menilai Luke Mahony memiliki kapasitas profesional yang mumpuni. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang keuangan, pertambangan, dan hubungan internasional, Luke dianggap memiliki kompetensi untuk melakukan pembenahan besar di tubuh DSI.
Namun demikian, penunjukan Luke Mahony juga menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, mulai dari elite politik, pengamat ekonomi, hingga masyarakat luas, terutama karena status kewarganegaraan Australia yang masih melekat padanya.
Isu kewarganegaraan tersebut memantik perdebatan panjang terkait nasionalisme dan arah kebijakan strategis Danantara Indonesia, terlebih karena DSI akan mengelola sektor-sektor vital bernilai ribuan triliun rupiah.
Alex yang juga mantan jurnalis media internasional The Indonesian Observer mengatakan bahwa publik kini berada pada posisi menerima keputusan tersebut karena Luke telah resmi ditunjuk oleh Rosan Perkasa Roeslani dan diyakini telah mendapatkan persetujuan Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Meski publik nyaris tidak mendengar adanya fit and proper test ataupun uji publik, keputusan sudah diambil. Karena itu daripada energi bangsa habis untuk polemik, lebih baik fokus mengawal hasil kerjanya,” tegasnya.
Mantan Ketua Harian DPP National Corruption Watch (NCW) itu kemudian merekomendasikan agar Luke Mahony diberikan mandat selama satu tahun saja, sebelum dilakukan reposisi atau transfer profesionalisme kepada putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kapasitas minimal setara atau bahkan lebih baik.
Menurutnya, strategi Rosan Perkasa Roeslani menunjuk Luke Mahony tentu telah melalui berbagai pertimbangan matang, terutama dalam misi memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di sektor tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia.
“Mulai dari minyak sawit mentah (CPO), batu bara, hingga ferro alloy besi yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah harus dikelola secara profesional dan transparan demi kepentingan negara,” tutup Alex. (Tim).