Etahnews.id | JAKARTA – Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, menyampaikan kritik terhadap penjelasan PT PLN (Persero) mengenai penyebab pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa.
Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, melalui pernyataan yang disampaikan dalam video perusahaan pada 20 Juni 2026, menyebut bahwa PLN telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memperoleh pasokan batubara dengan tingkat kalori menengah (medium rank coal) guna mendukung operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Dalam keterangannya, Darmawan juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terjadinya pemadaman listrik bergilir serta menjelaskan bahwa PLN tengah mempercepat proses kontrak pasokan batubara dan penanganan gangguan teknis pada sejumlah pembangkit.
Namun, penjelasan tersebut mendapat tanggapan kritis dari Teuku Yudhistira. Menurutnya, sebagian PLTU yang disebutkan PLN pada dasarnya dirancang untuk menggunakan batubara berkalori rendah (low rank coal), sehingga menurut pandangannya alasan terkait kebutuhan medium rank coal perlu dijelaskan lebih lanjut kepada publik.
"Menurut kami, perlu ada penjelasan yang lebih rinci mengenai jenis batubara yang digunakan pada masing-masing pembangkit agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh," kata Yudhistira kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Yudhistira juga menilai persoalan sistem kelistrikan nasional tidak hanya berkaitan dengan pasokan batubara, tetapi juga menyangkut pengelolaan cadangan daya (reserve margin), kesiapan pembangkit, dan tata kelola operasional secara keseluruhan.
Selain itu, ia mempertanyakan keputusan pemegang saham yang kembali menunjuk Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PLN di tengah terjadinya gangguan kelistrikan yang masih menjadi sorotan publik.
Menurut Yudhistira, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen PLN untuk memastikan kualitas layanan kelistrikan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan.
Di sisi lain, PLN menyatakan tengah melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan sistem, termasuk koordinasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM serta penanganan gangguan pada sejumlah pembangkit yang disebut mengalami kendala teknis.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh tanggapan tambahan dari pihak PLN maupun Kementerian ESDM terkait kritik yang disampaikan Re-LUN. Redaksi membuka ruang bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, maupun hak jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik. (Tim).