Etahnews.id | BATAM – Dugaan keterlibatan seorang oknum pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berinisial HEP dalam polemik gagalnya keberangkatan Tim Paduan Suara Wanita (PSW) Kepulauan Riau menuju ajang Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat, terus menjadi sorotan.
Nama HEP mencuat setelah Direktur PT Riski Efanti Bersaja, Vivi Evanti Hasibuan, menyampaikan klarifikasi resmi terkait penyebab batalnya keberangkatan kontingen tersebut.
Dalam keterangannya, Vivi mengakui adanya kelalaian dalam proses pengurusan perjalanan sekaligus mengungkap dugaan adanya pihak lain yang ikut menangani pengadaan tiket penerbangan.
Vivi menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua dan seluruh pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kepulauan Riau, para peserta PSW, serta masyarakat atas kegagalan keberangkatan kontingen.
"Ini murni keteledoran saya dan terjadi di luar sepengetahuan Ketua LPPD Kepri. Saya memohon maaf dan siap bertanggung jawab serta menerima segala risiko atas kelalaian saya," ujar Vivi.
Lebih lanjut, Vivi mengungkapkan bahwa setelah perusahaan travel miliknya menerima pembayaran dari panitia LPPD Kepri pada 7 Mei 2026 sebesar Rp1.016.300.000, dirinya mengaku diminta menyerahkan sekitar Rp700 juta secara tunai dan lebih dari Rp100 juta melalui transfer kepada seseorang yang disebutnya sebagai oknum pejabat berinisial HEP.
Menurut pengakuan Vivi, total dana yang diserahkan mencapai lebih dari Rp800 juta lebih dengan alasan seluruh pengadaan tiket penerbangan akan ditangani oleh oknum tersebut.
Namun, hingga jadwal keberangkatan tiba, tiket yang telah dibooking disebut belum dilakukan pembayaran sehingga mengakibatkan kontingen PSW gagal berangkat sesuai jadwal.
Pernyataan tersebut masih merupakan pengakuan sepihak dari Vivi Evanti Hasibuan dan belum dapat diverifikasi secara independen.
Menindaklanjuti pengakuan tersebut, tim redaksi Etahnews.id telah berupaya meminta konfirmasi kepada HEP melalui pesan WhatsApp.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, HEP diketahui merupakan pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
Namun hingga berita ini diterbitkan, pesan konfirmasi yang dikirimkan redaksi belum mendapat tanggapan. HEP juga belum memberikan klarifikasi ataupun hak jawab atas tudingan yang disampaikan Vivi Evanti Hasibuan.
Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi HEP untuk memberikan penjelasan maupun klarifikasi demi memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Kasus ini diperkirakan akan menjadi perhatian aparat penegak hukum mengingat adanya dugaan aliran dana dalam jumlah besar yang berkaitan dengan pengadaan tiket keberangkatan kontingen Pesparawi Nasional.
Penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk memastikan apakah persoalan tersebut semata-mata merupakan kelalaian administratif atau terdapat dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan dana perjalanan kontingen.
Sementara itu, para peserta PSW Kepulauan Riau harus menerima kenyataan gagal mengikuti ajang Pesparawi Nasional akibat persoalan yang hingga kini masih menyisakan berbagai pertanyaan.
Redaksi Etahnews.id akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan memberikan ruang kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keterangan maupun hak jawabnya.(Mat).